Selasa. Gotong royong. Itulah kunci keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dalam sambutannya pada sesi plenary London Summit on Family Planning, pada 11 Juli 2012.

Menko Kesra memaparkan keberhasilan program KB di Indonesia, pelajaran yang dapat dipetik oleh negara-negara lain, khususnya sesama negara berkembang, negara anggota G20, dan kerja sama Selatan-Selatan, serta komitmen pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan program KB selanjutnya.

Pendekatan gotong royong inilah yang "dijual' atau dipromosikan oleh Menko Kesra ke berbagai negara peserta London Summit sebagai kunci sukses pelaksanaan program KB di Indonesia. Menko Kesra menjelaskan bahwa pelaksanaan KB di Indonesia dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai pihak secara gotong royong.

Semua komponen, termasuk pemerintah, swasta, lembaga dan organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan wartawan memberikan dukungan  dalam bentuk berbeda-beda.

Wartawan mendukung program KB melalui penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media massa sementara tokoh agama dan adat menyampaikan informasi program KB kepada masyarakat melalui pengajian, pertemuan adat, dan lain-lain.

Program KB telah berkontribusi terhadap penurunan angka fertilitas di Indonesia dari 5,6 anak per wanita pada 1970-an menjadi 2,3 anak per wanita pada 2000-an (SDKI 2002-2003, 2007). Selama 30 tahun, program KB telah berhasil menghindari sebanyak 100 juta kelahiran.

Menko Kesra memaparkan, “Ada empat langkah kunci dalam keberhasilan penurunan angka fertilitas tersebut, yakni partisipasi akar rumput untuk mencapai daerah pedesaan, komunikasi inovatif untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), kemitraan pemerintah dan swasta, dan pergeseran fokus ke pelayanan berkualitas.”

Menko Kesra juga menyebutkan lima faktor di balik keberhasilan KB di Indonesia, yaitu kemauan politik (political will) termasuk dukungan anggaran, pembentukan Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1970 yang independen dari Departemen Kesehatan, pengelolaan program yang efektif dari tingkat nasional hingga akar rumput, data dan sistem pelaporan, dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).

Menko Kesra juga menegaskan, “Pemerintah Indonesia memiliki komitmen terhadap program KB selanjutnya melalui peningkatan kualitas pelayanan KB dengan meningkatkan jumlah klinik KB menjadi 23.500 klinik tahun 2014 dan pelayanan KB mobil, penyediaan alat kontrasepsi semua jenis gratis di 7 provinsi, serta penyediaan kondom, IUD, dan implan gratis untuk semua pasangan usia subur (PUS), dan pengintegrasian KB ke dalam jaminan persalinan (Jampersal), dan perumusan grand strategy kependudukan. “

Menko Kesra menyatakan, “KB telah membuat Indonesia dapat berinvestasi lebih banyak untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Anak-anak tumbuh lebih sehat, lebih terdidik, dan mendapat kesempatan yang lebih besar. Bagi orang tua, jumlah anak yang lebih sedikit berarti jumlah uang yang dihabiskan untuk makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan sebagainya menjadi lebih sedikit. KB juga dikaitkan dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.”

Menko Kesra juga menekankan pentingnya kerja sama Selatan-Selatan dalam program KB. Menko Kesra mengundang seluruh delegasi dan Melinda Gates untuk datang meninjau keberhasilan program KB di Indonesia.

Dalam sesi paralel London Summit on Family Planning Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief memaparkan tentang desentralisasi program KB di Indonesia.

Kepala BKKBN menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan program KB di era desentralisasi dan strategi yang dikembangkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

London Summit on Family Planning diselenggarakan di London pada 11 Juli 2012 oleh Bill and Melinda Gates Foundation bekerja sama dengan pemerintah Inggris melalui Department for International Development.

Pertemuan ini diadakan untuk meminta komitmen komunitas global (pemerintah, swasta, donor, dan masyarakat madani) untuk memperluas ketersediaan informasi, pelayanan, dan pasokan alat KB agar dapat menambah sebanyak 120 juta perempuan dan anak perempuan di negara-negara termiskin di dunia yang memakai alat kontrasepsi – tanpa paksaan atau diskriminasi – pada tahun 2020.

Negara-negara tersebut adalah 69 negara dengan Pendapatan Nasional Kotor (Gross National Income=GNI) AS$ 2.500 atau kurang per tahun berdasarkan klasifikasi Bank Dunia tahun 2010 dengan Metode Atlas.

Pertemuan ini mendukung hak dan alat bagi perempuan dan anak perempuan untuk dapat merencanakan hidup mereka sendiri, termasuk memutuskan, secara bebas dan untuk kepentingan mereka sendiri, apakah mereka akan punya anak, serta kapan dan berapa anak yang akan mereka miliki.

Selain itu, pertemuan ini juga mendukung pelaksanaan dan dibangun dengan memanfaatkan momentum yang diciptakan oleh Strategi Global untuk Kesehatan Perempuan dan Anak (Global Strategy for Women’s and Children’s Health) – Setiap Perempuan, Setiap Anak (Every Woman, Every Child) – Sekretaris Jenderal PBB dan kemitraan pemerintah-swasta dan masyarakat madani yang inovatif melalui Koalisi Pasokan Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health Supplies Coalition) dan kampanye Bergandeng Tangan (Hand to Hand) mereka, yang diluncurkan di Majelis Umum PBB pada September 2010.

Pertemuan ini diikuti oleh berbagai negara, negara dan organisasi donor, LSM, dan organisasi pendukung. Ada 4 kepala negara dan 28 menteri yang hadir termasuk dari Indonesia.

Melalui London Summit on Family Planning diharapkan revitalisasi gerakan KB global dan komitmen berbagai pihak akan dapat menyelamatkan dan mengubah hidup jutaan perempuan dan anak perempuan di negara-negara termiskin di dunia.

Kerja sama komunitas global akan dapat menyelamatkan hidup dan meningkatkan kesehatan, sosial, dan ekonomi keluarga, masyarakat, dan negara sekarang, juga generasi mendatang.